Perlakuan PPh atas Penghasilan WNI Yang Bekerja Sebagai Official di PBB - SE-57/PJ/2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 57/PJ/2009

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL
DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Section 18 (b) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946, diatur bahwa official of the United Nations shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations.

2. Berdasarkan Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947, antara lain mengatur:

1. Section 1, the words "special agencies" mean:

1) The International Labour Organization;
2) The Food and Agriculture Organization of the United Nations;
3) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
4) The International Civil Aviation Organization;
5) The International Monetary Fund;
6) The International Bank for Reconstruction and Development;
7) The World Health Organization;
8) The International Telecomunications Union; and
9) Any other agencies in any relation with the United Nations in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter.

2. Section 19 (b), official of the special agencies enjoy the same exemption from taxation in respect of salaries and emoluments paid to them by specialized agencies and on the same condition as are enjoyed by official of the United Nations.

3. Indonesia sudah mengesahkan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946 dan Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947 dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946; Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies,1947; Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies, 1959.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada dan hanya memperoleh penghasilan dari badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh official dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu atas penghasilan yang diterima bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Artikel Terkait

Pajak Umum

• Perlakuan Perpajakan Bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT)
• Pajak Warteg (Pajak restoran vs PPN)
• Alur Pembayaran Pajak dan Manfaatnya
• KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN - Bagian 1
• Pemberantasan Mafia Hukum SE-4/PJ/2010
• PER-51/PJ/2009, Tatacara Pemberian Kupon Makanan/Minuman Bagi Pegawai Yang dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
• Menyelenggarakan Pembukuan sesuai UU KUP Tahun 2007
• PMK-83/PMK.03/2009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Karyawan
• Biaya Promosi dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto - PMK-104/PMK.03/2009
• Surat Setoran Pajak ( SSP ) Baru, berlaku 1 Juli 2009
• PMK-96/PMK.03/2009 Daftar Penyusutan Aktiva 2009
• KODE KETETAPAN PAJAK
• Jenis Harta Berwujud / Kelompok Aktiva
• Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan Pajak penghasilan
• PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah PP nomor 25 Tahun 2009
• OBJEK PADA PAJAK PENGHASILAN
• Tatacara penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan/revaluasi aktiva tetap
• Pengertian Subjek Pajak
• DJPU Selenggarakan Sosialisai SBSN (Sukuk Negara)
• Alamat Kantor Pajak
• BESARNYA PROSENTASE NORMA PENGHITUNGAN
• PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
• Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
• Kode MAP, Kode Jenis Pajak, Kode Jenis Setoran Pajak

official pbb

official un

pph ps 21

• PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI BENDAHARAWAN - Bagian 2
• Tatacara Penghitungan PPh Pesangon - 2009
• PPh Pasal 21 atas Pesangon 2009 : PP-68/2009 dan PMK-16/PMK.03/2010
• Jenis dan Macam Pajak di Indonesia
• Stimulus Fiskal 2010 Masih Dibutuhkan
• Yang Perlu diketahui Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• SE-64/PJ/2009 - Pekerja yang memperoleh PPh Pasal 21 DTP
• Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai - sesuai PER-57/PJ/2009 ...Baru..!!!
• PMK-83/PMK.03/2009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Karyawan
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PESERTA KEGIATAN
• Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2009 - Tenaga Ahli
• Workshop dengan Tema PPh Pasal 21 2009 dan SPT Masa PPh Ps 21 Baru
• Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Baru - PER-32/PJ/2009
• PER-31/PJ/2009 - Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan PPh Ps 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
• Pelatihan Pengisian PPh Pasal 21 Tahun 2009
• Daftar Tarif PPh Pasal 21 Baru Tahun 2009
• Stimulus fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
• Stimulus fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
• PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
• Stimulus Dorong Investasi, Perhitungan Insentif PPh 21 agar Pakai Gaji Kotor
• Penghitungan PPh Ps 21 tahun 2009
• PERUBAHAN BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN